Catatan : Dr Yadi Arodhiskara, S.E.M.Ak

Sehari setelah harga bahan bakar minyak (BBM) naik, mahasiswa di seluruh pelosok Indonesia, bergerak menolak kebijakan tersebut, termasuk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Beberapa eleman mahasiswa baik intra maupun ekstra kampus turun ke jalan-jalan meneriakkan penolakan.

Pada saat bersamaan saya mendapat kabar dari Pak Wakil Dekan (WD) 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Parepare bahwa ada undangan dari Polres Kota Parepare, untuk membahas dampak kenaikan BBM.

Pada malam harinya saya coba mengontak beberapa teman media, apakah mereka mengetahui informasi pertemuan tersebut ternyata mereka baru tahu informasi itu.

Tak lama Smartphone saya berbunyi, di layar terlihat sejumlah chat di WA, seorang teman media yang mengiyakan pertemuan tersebut.

Tepat pukul 20.30 Wita, saya sudah berada di sebuah cafe yang menjadi lokasi pertemuan. Saya disambut beberapa porsonel kepolisian yang berpakaian sipil mempersilahkan naik ke lantai dua.

“Silakan Pak, pertemuannya di lantai dua,” sapanya, sambil menunjukkan tempat diskusi.

Saya menganggukkan, sambil menaikki tangga, sesampainya di ujung tangga saya disambut personel lain, mempersilakan duduk di bagian depan yang masih kosong.

Saya memperhatikan para undangan, nampak beberapa diantaranya yang sudah saya kenal, seperti Ketua Pemuda Pancasila Pak Fadly Agus Mante, Ketua Hiswana, Migas Pak H. Alan Sattung, Tokoh Masyarakat Bacukiki Pak Sappe dan Kadis PKP Bu Wildana.

Bapak Wakapolres membuka acara dan menyampaikan, ajang sharing atau FGD agar kepolisian menerima masukan dari stakeholder dalam menjaga kondisifitas daerah di tengah kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM.

Terus terang saya cukup suprise dengan langkah yang dilakukan Polres Parepare dalam merespon kemungkinan dampak negatif dari kebijakan naiknya harga BBM.

Di forum ini juga saya baru tahu kalau dalam pertemuan ini hadir pula perwakilan dari Depo Pertamina, perwakilan mahasiswa, Kadis Dinas Sosial, Perwakilan Deperindag, Perwakilan Kesbangpol, dan HIPMI Parepare. Diskusi yang diawali dengan keluhan Pak Sappe.

“Saya minta maaf Pak, terkait dengan BBM kami ingin kejelasan jatah untuk nelayan karena selama ini kami merasa sulit untuk mengakses. Apalagi berbagai aturan, membuat nelayan bingung,” kata Pak Sappe.

“Khususnya kepada Dinas PKP rekomendasi yang diperoleh nelayan hanya berlaku 1 hari saja itupun hanya bisa dibawa pada 1 SPBU yang ditunjuk,” katanya.

“Mungkin Pertamina bisa memberikan kemudahan, apalagi setelah adanya kenaikan BBM ini.”

Bapak Kapolres Pak Nico yang kebetulan baru tiba dari Makassar, langsung menghadiri diskusi.

“Mohon maaf baru tiba, silakan lanjutkan diskusi,” mengajak peserta FGD memberikan masukan.

Kemudian, Pak Fadly dan Iqbal dari Lingkar Hijau, memberikan masukan Pertamina menangani kelangkaan BBM dan mencegah antrean di SPBU.

“Setelah harga BBM naik, masih banyak antrean di sejumlah SPBU. Jangan harga sudah naik tapi pelayanan malah tetap sama, ini yang harus menjadi perhatian Pertamina,” seru Pak Fadly.

“Belum lagi banyak industri yang mengonsumsi BBM bersubsidi harusnya ini menjadi perbaikan sistem pertamina,” ujarnya.

Dari beberapa pertanyaan tersebut, perwakilan Depo Pertamina sebagai penanggungjawab distribusi BBM menjawab secara normatif.

Kemudian, saya memberi sedikit catatan kepada para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut yang saya buka bagaimana terpukulnya masyarakat kita ketika BBM naik hampir 30 persen.

Ada orang tua yang baru saja mengantar anaknya ke dunia kampus dan para pelaku UMKM yang belum pulih dari Covid-19, kini dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku.

Ini tentunya juga terkait kondisi inflasi di tingkat kota. Pasti akan bergerak dan berimbas pada kemiskinan sehinga pemerintah harus mengantasi

“Saya berharap kedapa Dinas Perindag untuk menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pasar yang sebelumnya ditarget Rp 1,2 miliar.”

“Sebaiknya tetap di angka Rp 800 juta mengingat daya beli masyarakat terus menurun akibat naiknya harga BBM.”

“Jangan sampai membuat pedagang pasar tutup, jika dipaksakan, maka dikhawatirkan pedagang bangkrut dan terjadi PHK.”

“Maaf Pak, Pak Kadis lagi di Makassar, maka terkait penerimaan PAD harus kami bicarakan secara khusus Pak Dekan,” jawab perwakilan Perindag.

Selain itu, saya mengapresiasi penangan demo mahasiswa yang kondusif dan persuasif.

“Maaf Pak Kapolres, demonstrasi mahasiswa ini akan terus bergelombang. gerakannya hampir di semua daerah dan gongnya di tingkat nasional,” kataku.

Kami minta agar tetap dijaga mahasiswa kami yang berdemonstrasi secara persuasif agar terhindar dari pihak lain yang ingin mengacaukan aspirasi mereka.

In shaa Allah kita semua tentu akan menjaga daerah kita meskipun hetrogen tapi tetap kondusif dan aman.

“Terima kasih atas apresiasinya. Pengamanan yang dilakukan memang untuk menjaga kondusifitas daerah,” jawab Pak Kapolres.

Pak Kapolres berharap, semua pihak menjaga dan bersinergi dalam menghadapi dampak kenaikan BBM.

Duduk bersama Pak Kapolres ternyata banyak hal yang dapat dibahas bersama, tidak hanya dampak kenaikan BBM.

Tetapi bagaimana kebijakan satu dinas dengan institusi lain dapat saling terkoneksi dengan cepat sehingga tidak merugikan masyarakat, seperti keluhan Pak Sappe.

Pak Kapolres memberi ruang bagi stakeholder yang terdampak, menyampaikan aspresiasinya. (*)

Penulis adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Parepare