Oleh : Ibrahim Fattah.

Hasil diskusi tiap lembaga mitra BaKTI pada hari pertama, tanggal 5 September, dipresentasikan pada hari kedua, tanggal 6, sejak sesi pagi dibedah lagi sampai lebih jelas target perubahannya secara spesifik.

Target capaian lembaga bukan hanya spesifik tetapi juga harus dipastikan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tersedia (2023), SDM lembaga serta ketersediaan anggaran untuk mendukung capaiannya.

Pendapat Lusi, tidak semua Pemda dapat mengalokasikan anggaran dengan leluasa untuk mendukung program inklusi. Untuk itu KK bergerak paralel, smmelakukan advokasi juga membuka akses layanan.

Berbeda dengan rencana Perda, sudah bisa diprediksi berapa jumlah perda, berapa anggarannya. Pemda dan DPRD menyepakatinya, judul Perda sudah dianggarkan yang penting ada alasan perlunya perda itu.

Menurut Lusi Palulungan, khusus untuk target Perda yang mendukung inklusi pada tahun 2023, lembaga mitra BaKTI sudah menyusun Desain Program bersama DPRD dan Pemda di 7 daerah.

Pada bagian jurnalis, setelah dilatih perspektif inklusi, mereka membuat berita inklusi. Pengalaman dari Program MAMPU, banyak berita bermunculan pasca pelatihan. Pak Gufron merefleksi Program MAMPU.

Apakah berita inklusi akan berkelanjutan setelah dilatih?. Kita harus hitung berapa jumlah jurnalis yang dilatih dan berapa persen dari jumlah itu yang bisa menulis berita rutin. Mas Nanda mengingatkan.

Target capaian layanan perlindungan sosial, Kelompok Konstituen (KK) berperan sebagai pendamping masyarakat rentan. Pemda/OPD sebagai pemberi layanan.

KK memfasilitasi masyarakat rentan untuk mengakses layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, layanan perlindungan sosial dan layanan pemberdayaan ekonomi.

Pada hari kedua, intinya semua target capaian dikaji ulang untuk diverifikasi apakah bisa bisa dicapai dalam satu tahun (2023) atau apakah ada perubahan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Ada peluang menarik pasca naiknya harga BBM, terbit PMK No 134, terbit kemarin, 5 September, mengatur kewajiban Pemda merecofusing DAU 2% untuk mendukung perlndungan sosial.

Di bidang Pendidikan (SD/SMP inklusi), kesehatan (Posyandu Inklusi) untuk mendukung Posyandu Prima, terintegrasi dengan layanan lain, layanan kesehatan secara komprehensif.

Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kantor pemerintah (piloting kabupaten/kota ramah anak). Ada fasilitas yang mendukung, misalnya ada tempat bermain anak atau tidak ada gambar rokok.

DPRD melakukan penetapan, pengawasan dan alokasi anggaran inklusi, untuk mewujudkan ini harus ada champion atau pendorong perubahan di internal DPRD, lembaga perlu menyiapkan kertas posisi.

Perlu mengidentifikasi siapa sesungguhnya anggota DPRD yang bisa dikategorikan sebagai champion. Sebagai lembaga politik, mereka punya kepentingan terhadap issu yang diperjuangkannya.

Sebelum ishoma, fasilitator menegaskan tugas tiap lembaga kemabali merapikan dan menyatukan target capaian yang sifatnya umum dan yang spesifik menjadi target capaian tiap lembaga saja.

Agenda setelah ishoma membahas issu ekonom sebagai bagian yang tak terpisahkan dari issu kekerasan terhadap perempuan dan issu perlindungan sosial. Fasilitator mengajak peserta bertepuk tangan.

Setelah Ishoma sesi dilanjutkan mengisi tabel Indikator Inklusi BaKTI berdasarkan EOPO Inklusi, Indikator Kinerja Program, Kapan Data Akan Dilapokan BaKTI ke Inklusi. Data ini akan dilengkapi dalam pekan ini

Isian indikator sudah difinalkan di sesi pagi. Diantaranya, berapa jumlah kebijakan yang lahir di level desa, kabupaten/kota dan provinsi. Berapa alokasi anggaran untuk mendukung program Inklusi, dsb.

Siapa yang melakukan peran MEL di BaKTI dan di lembaga mitra. Untuk level BaKTI, MEL dilakukan oleh Pak Topan sedangkan di lembaga mitra dilakukan oleh Program Officer (PO).

Tantangan pelaksanaan MEL. Ada informasi yang sulit diperoleh, bagaimana mengatasi tantangan itu.

Catatannya, jika tidak ada staf yang bertugas melakukan MEL, dijawab dengan peningkatan kapasitas.

Aksi kolektif yang melibatkan CSO lain, belum dibahas secara detil. Pada pertemuan Desain Program BaKTI bersama lembaga mitra, akan memanfaatkan momen hari nasional, misalnya hari anak.

Sesi penutup membahas issu ekonomi. Apakah KK sebagai penerima manfaat dan/atau KK sebagai penggerak ekonomi kepada masyarakat?. Sebagian lembaga memilih mengintervensi keduanya.

Lusi mengajukan usul. KK selain sebagai sebagai penggerak perubahan layanan ekonomi kepada OPD, sekaligus sebagai penerima manfaat karena sebagian anggota KK adalah orang miskin atau marginal.

KK selain fokus melakukan advokasi akses layanan perlindungan sosial dan akses ekonomi. Pengurus KK juga berpeluang melakukan usaha untuk meningkatkan pendapatan tambahan bagi keluarganya.

Untuk mengakomodir kondisi di atas, Mas Nanda membuka kembali Logical Framwork Inklusi BaKTI untuk disesuaikan dengan posisi KK sebagai penggerak ekonomi sekaligus sebagai penerima manfaat.

Harus ada EOPO baru untuk merespon diskusi hari ini.Akhirnya ada empat hal yang melekat pada KK sebagai respon terhadap posisi KK sebagai penggerak ekonomi sekaligus sebagai penerima manfaat.

Rumusan EOPO terbaru : KK aktif melakukan advokasi kebijakan program dan anggaran yang inklusi, memfasilitasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, layanan sosial dan akses pada pemberdayaan ekonomi.

Penguatan kapasitas dalam Desain Program masih umum, perlu didetilkan apa bentuk konkritnya. Kita identifikasi bersama, kata Mas Nanda. Apa peningkatan kapasitas yang dibutuhkan lembaga mitra BaKTI.

Identifikasi harus selesai hari ini, tegas Pak Yusran. Besok ada pertemuan Inklusi dengan mitra nasional (zoom). Saya mau jadikan sebagai bahan mengusulkan anggaran dan keberlanjutan kepada Inklusi.

Pak Yusran tampil untuk menegaskan identifikasi kebutuhan lembaga mitra jangan ada kegiatan peningkatan kapasitas yang berulang dari Program MAMPU.

Satu kegiatan bisa diintegrasikan beberapa kapasitas dalam satu paket pelatihan. Pelatihan advokasi juga dikaitkan dengan metode perencanaan dan pengorganisasian masyarakat bagi staf CO.

Menjelang sesi sore berakhir, target perubahan yang ingin dicapai dalam Desain Program BaKTI sudah mulai semakin spesifik pada tiap lembaga. Sudah muncul kekhasan capain tiap lembaga.

Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas sudah lebih detil untuk mendukung keberlanjutan lembaga. Salah satu yang akan didukung adalah pembentukan dan pengelolaan website lembaga. (*)