Oleh : Ibrahim Fattah.

Tak terasa dua bulan berlalu setelah mengikuti Scoping Program Inklusi di Kupang, Juli lalu. Pagi kemarin mitra BaKTI kembali bertemu di Makassar, di Hotel Amelia, tanggal 5 – 7 September 2022.

Direktur Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Yusran mengajak, mitra BaKTI kembali mendiskusikan hasil Workshop Scoping di Kupang dan dikaji sesuai kebutuhan daerah.

Program Manager Program Inklusi-BaKTI, Lusi Palulungan, memaparakan isi proposal BaKTI sebanyak 70 halaman selama 1 jam.

Lusi begitu ia disapa mengawali paparannya sambil bercanda bahwa paparan saya ini seperti memaparkan hasil penelitian skripsi. Peserta menyimak halaman per halaman yang runtut disertai penjelasan tiap bagian.

Proposal BaKTI dibedah Tim Fasilitator (Solidaritas Jakarta) seharian penuh. Tim fasilitator aktif mengajukan pertanyaan lebih detil dibandingkan proses ujian skripsi di kampus.

Siapa kelompok sasaran yang menjadi fokus BaKTI?. Pertanyaan ini perlu dijawab tegas karena di dalam proposal BaKTI, selain perempuan juga anak dan difabel. Pertanyaan awal Ibu Emma (fasilitator).

Lusi merespon bahwa BaKTI tetap fokus pada perempuan dan anak dalam cakupan yang lebih luas dengan melihat pada kondisi dan entitasnya sebagai kelompok korban kekerasan dan difabel.

Perempuan dan anak akan ketemu sebagai kelompok sasaran terutama jika dilihat dari pendekatan interseksualitasnya, lapisan-lapisan perempuan, semakin digali akan semakin banyak lapisannya.

Perempuan sebagai korban kekerasan dan terbatasnya perlindungan sosial dan disisi lain mereka juga termarginalkan secara ekonomi. Artinya issu kekerasan pada perempuan itu tidak berdiri sendiri.

Bagaimana laki-laki yang difabel?, tanya Emma lagi. Meski laki-laki tetapi jika yang dia difabel dan miskin pula, maka dia tetap sebagai kelompok sasaran karena orang itu difabel, lemah atau marginal.

Mengapa BaKTI tetap berada di 7 daerah seperti pada Program MAMPU?, ini perlu diframming untuk menguatkan basis argumentasinya. Secara umum ketujuh daerah tersebut merupakan representasi KTI.

Capaian BaKTI dari Program MAMPU, hasilnya cukup bagus. Tapi kenapa perlu dilanjutkan dengan Program Inklusi?. Apa masalah berikutnya yang mau diselesaikan?.

Respon Lusi, banyak regulasi daerah yang belun dilaksanakan dengan baik pasca program MAMPU. Kasus kekerasan perempuan belum dikelola secara kolaboratif dan regulasi nasional yang baru, perlu dikawal di daerah.

Salah dua contohnya adalah P2TP2A didorong menjadi UPTD, sedang daerah belum siap. UU TPKS belum banyak daerah yang bisa mengimplementasikannya sedang kasus kekerasa seksual terus bermunculan.

Pendapat Yusran, data dan persepsi tentang difabel, sering tidak sejalan. Fakta ada penyandang disabilitas tetapi sebagian pejabat atau masyarakat punya persepsi bahwa belum banyak jumlahnya.

Begitu juga data dan persepsi tentang kekerasan terhadap perempuan tidak selalu sejalan. Persepsi masyarakat menganggapnya itu bukan kekerasan karena tidak ada yang luka pada korban.

Norma sosial masyarakat Indonesia dalam melihat kekerasan, sebagian belum mempermasalahkannya, dianggapnya hal biasa saja, sebagian belum melaporkannya. Demikian pandangan Emma.

Beberapa statemen belum muncul dalam logika perubahan sehingga perlu dirumuskan dengan tegas apa akar masalahnya. Padahal pengetahuan issu kekerasan sudah selesai pada Program MAMPU.

Emma terus mengkritisi Proposal BaKTI 5 tahun ke depan. Suasana forum larut menyimak pertanyaan kritis, beruntung mas Nanda, menyertainya dengan candaan sambil memberi penegasan.

Emma memberi masukan. Perlu ada defenisi tentang layanan inklusif itu agar tidak digunakan secara berulang dalam proposal. Dalam hati saya bergumam, iya ya biar lebih jelas layanan yang diamksud.

Setiap lembaga mitra BaKTI di 7 daerah perlu diberi kejelasan dalam advokasi kebijakan, misalnya Perda Kabupaten Inklusi. Mungkin daerah lain mendorong Perda Disabilitas. Tiap daerah punya kekhasan advokasi.

BaKTI lebih fokus pada kegiatan aksi kolektif, berkolaborasi mendorong implementasi regulasi yang sudah ada. Tegas ibu Lusi.

BaKTI terus mengawal UU TPKS. Tidak hanya mendorong pemda dan masyarakat di 7 daerah. Berusaha pula mengajak kampus berpartisipasi, salah satunya Unhas di Makassar sebagai piloting.

Apa issu besar logika perubahan yang ingin dicapai BaKTI?. Mengingat ada tiga issu yang muncul yaitu tata kelola inklusi, issu kekerasan dan perlindungan sosial. Ema melanjutkan pertanyaan kritisnya

Emma memberi masukan supaya ada ketegasan pilihan issu. Lusi menegaskan bahwa BaKTI memilih issu kekerasan terhadap perempuan, tetapi lapisannya lebih luas.

Sesi siang setelah ishoma, proposal BaKTI masih terus dibedah. Dilanjutkan pada Tabel perubahan yang diharapkan. Masing-masing daerah perlu diberi kegiatan spesifik, semakin spesefik semakin baik.

Saran Emma. Kalau ada tambahan capaian di luar capaian spesifik, maka cukup dijadikan sebagai lampiran. Lusi menambahkan agar lembaga mitra mengidentifikasi regulasi yang dibutuhkan daerah.

Semua capain yang sifatnya umum, sebaiknya digabung saja menjadi capaian semua daerah. Sedangkan capaian spesifik adalah capaian tiap lembaga mitra yang berkontribusi pada capaian BaKTI.

Di level mana lembaga mitra BaKTI mau memfokuskan dirinya atau di setiap level apa saja capaiannya (level desa dan level kabupaten/kota, provinsi). Masukan Ibu Pirly (Inklusi Jakarta).

Tabel pada bagian Perubahan yang Diharapkan menyasar level desa dan kabupaten/kota dan provinsi. Disinilah pentingnya mengidentifikasi kebutuhan di tiap level dan tidak mesti kebutuhan tiap level itu seragam.

Masih banyak pertanyaan fasilitator di setiap bagian yang membutuhkan kejelasan agar tidak bias. Khusus pada bagian tabel perubahan yang diharapkan lembaga mitra BaKTI, difinalkan per lembaga.

Diskusi per lembaga, waktunya cukup longgar. Capain perubahan dipertajam ulang, Tim Fasilitator berharap lebih spesifik. Semoga hasilnya lebih baik dari narasi sebelumnya.

Hasil diskusi tiap lembaga mitra BaKTI akan dibahas pada hari kedua, tanggal 6 September. Seperti apa hasilnya?. Insya Allah akan terjawab besok pagi dalam tulisan saya. (*)