Oleh : Ibrahim Fattah, Direktur YLP2EM

Jika tak ada aral melintang, mulai tanggal 3 – 26 Agustus 2022, YLP2EM melakukan penguatan dan pembentukan Kelompok Konstituen (KK) di 15 kelurahan. Sebanyak 12 KK tetap dipertahankan.

Mereka masih eksis, menerima pengaduan warga meski tidak rutin. Ada champhion yang tetap eksis dan masih ada pengurus KK meski tidak semua aktif.

Sebaliknya ada 3 KK tidak didampingi lagi pada Program Inklusi. Sudah tidak eksis sehingga diganti dengan membentuk KK baru. Kriteria KK baru yaitu ada champion yang bisa menggerakkan KK di wilayahnya dan banyak permasalahan sosial-ekonomi dialami warga miskin, perempuan, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya, membutuhkan pendampingan untuk mendapatkan akses layanan pemerintah dan dukungan regulasi daerah.

Revitalisasi atau penguatan KK yang dipertahankan dan pembentukan KK baru menjadi agenda penting yang segera direalisasikan YLP2M selama Agustus, di 15 kelurahan dari 22 kelurahan di Kota Parepare, tetap memperhatikan proporsi keterwakilan 4 kecamatan, artinya setiap kecamatan ada perwakilan kelurahannya.

Tim Lapangan mengorganisir kegiatan ini sudah disiapkan sebelumnya oleh tim Program Inklusi-YLP2EM. Tim Lapangan terdiri dari Fasilitator, Panitia, Notulen dan Community Organizer (CO) atau Pendamping KK. Pendamping KK ada 2 orang, yaitu Ibu Sappe Angka bertugas di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Ujung. Sedangkan Ibu Andi Erniyani bertugas di Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Bacukiki Barat.

Fasilitator ada 6 orang, 2 perempuan, 4 laki-laki. Setiap Fasilitator didampingi 1 orang Panitia yang bertugas menyiapkan alat bantu belajar (plipchart, kertas plano, kertas metaplan, isolasi kertas, spidol, daftar hadir, daftar penerimaan transportasi peserta, dan mendokumentasikan proses kegiatan serta mengatur snack dan makan siang).

Sedangkan Notulen bertugas mencatat seluruh proses petemuan, mulai dari pembukaan hingga acara ditutup. Hasil catatan notulensinya harus diserahkan 1 hari setelah kegiatan selesai dalam bentuk soft copy.

Tim Lapangan direkrut untuk kelancaran proses fasilitasi di 15 kelurahan. Untuk itu kemarin Senin, 1 Agustus digelar pertemuan persiapan di Kantor YLP2EM.

Dihadiri semua Tim Program Inklusi- YLP2EM, Fasilitator, Panitia dan Notulen untuk membicarakan segala sesuatunya agar saat di lapangan tidak terjadi miss komunikasi antar tim atau setidaknya bisa dieliminir.

Semua dibicarakan, baik dari aspek substansinya maupun dari aspek teknisnya, sederhananya siapa melakukan apa.

Saya tiba di Kantor YLP2EM pukul 11.00, sudah ada panitia dan notulen duduk di dalam ruang pertemuan, penampilannya gaya anak milenial, pakai celana jeans dan baju kaos.

Dalam acara perkenalan, mereka diminta menyebut nama dan dari kampus mana. Pak Samad memulai pertemuan dengan bertanya apa itu panitia?.

Beragam jawaban mereka tetapi intinya mereka paham bahwa panitia itu adalah orang yang mengurus kebutuhan peserta selama kegiatan berlangsung. Siapa diantara kalian yang bisa berbahasa Inggeris?, 5 dari 8 yang mengacungkan tangan.

Pertemuan Tim Fasilitator dilakukan setelah sesi orientasi panitia dan notulen. Pak Samad sebagai Koordinator Program Inklusi-YLP2EM memimpin pertemuan, diawali dengan penyampaian tahapan agenda revitaisasi atau pembentukan KK dan bagaimana peran fasilitator pada setiap agenda tersebut.

Acara ini dihadiri Pak Gufron dari BaKTI dan diberi kesempatan oleh pak Samad memberi masukan tentang konsep program inklusi.

Saya dan Pak Gufron, bergantian menyampaikan bagaimana mengontekstualisasikan kegiatan di 15 kelurahan supaya peserta bisa dengan cepat menangkap konsep inklusi itu diimplementasikan secara sederhana.

Saya menawarkan ide, sebelum nara sumber dari kelurahan tampil, sebaiknya Fasilitator menggali pengetahuan peserta atau fakta-fakta tentang teori interseksionalitas.

Mengapa perempuan yang menjadi fokus analisis?, perempuan yang paling merasakan kemiskinan.

Inklusi itu suatu pendekatan atau konsep pembangunan, sedangkan hasil dari pembangunan dengan pendekatan inklusi adalah terwujudnya situasi yang inklusif.

Dari pendekatan inklusi ke tujuan tercapainya pembangunan yang inklusif, di tengahnya ada kesenjangan. Kesenjangan inilah yang akan diupayakan oleh program Inklusi agar tidak ada orang yang tertinggal dalam pembangunan itu, inilah prinsip SDGs.

Penguatan dan pembentukan KK barulah langkah awal untuk memulai pendampingan di tengah masyarakat. Pengurus yang dipilih sebaiknya dibuatkan kriteria sebagai dasar memilih pengurus KK secara demokratis. KK diharapkan sebagai penggerak perubahan di komunitas. (*)