ibrahim-fattah

TEORI PERUBAHAN DAN SCOPING PROGRAM INKLUSI BaKTI DI KUPANG

Oleh : Ibrahim Fattah, Direktur YLP2EM.

Kamis, Pagi-pagi tanggal 21 Juli, saya turun ke lobi Hotel Sotis di bagian belakang. Udara cukup sejuk, maski matahari cukup cerah. Pasir putih memanjakan mata.

Deru ombak di bibir pantai menghampiri batas pagar hotel tempat saya menginap sekaligus tempat Workshop Scoping Program Inklusi-BaKTI, mendesain program 5 tahun ke depan.

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia atau BaKTI, berkantor di Kota Makassar, salah satu dari delapan mitra nasional Program Inklusi.
Program Inklusi didukung oleh Pemerintah Australia melalui Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT), bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui Bappenas. Program Inklusi merupakan kelanjutan dari program MAMPU yang berakhir pada bulan Maret tahun 2020.

Pada sesi pembukaan, Ibu Lusi, Program Manajer Program Inklusi-BaKTI dan Pak Yusran, direktur BaKTI, secara bergantian dalam waktu singkat memberi kata sambutan untuk memulai workshop yang diikuti oleh 7 lembaga mitra BaKTI yang tersebar di 5 propinsi di Indonesia Timur.

Proses fasilitasi Workshop Scoping dilakukan secara partisipatoris, peserta lebih aktif bekerja yang difasilitasi dua fasilitator dari lembaga Solidaritas Jakarta, yaitu Mas Nanda dan Mbak Ida.

Prosesnya mengalir di setiap sesi sehingga seharian berdiskusi tak terasa jika waktu yang digunakan sekitar 8 jam, mulai pagi pukul 08.30 sampai menjelang senja.

Peserta tak ada yang merasa jenuh, bahkan kelihatan larut mengikuti proses pertemuan. Sesi pertama, peserta menyimak presentasi logical fram work Program Inklusi-BaKTI yang sebelumnya sudah disepakati di Makassar, bulan Mei 2022.

Sesi berikutnya, peserta diminta mengidentifikasi ide, pengalaman dan merefleksi kebutuhan daerah saat ini untuk menawarkan ide perubahan di masing-masing daerah menuju daerah yang inklusif.

Mas Nanda menulis pertanyaan di kertas metaplan untuk dijawab peserta Workshop, peserta dari lembaga yang sama diminta berdiskusi untuk merumuskan ide perubahan yang akan ditawarkan.

Ide itu ditulis dalam kalimat pendek, tidak boleh lebih dari 10 kata, ditulis secara lenskep di kertas metaplan, setiap lembaga hanya bisa menulis maksimal 3 ide, setiap ide ditulis dalam satu kertas metaplan atau tidak boleh ada 2 atau 3 ide yang digabung dalam 1 kertas metaplan.

Begitu penjelasana mas nanda sebelum diskusi dimulai. Pertanyaan itu adalah “Apa perubahan yang ingin diwujudkan pada akhr tahun 2025?”.

Saya dan Pak Samad duduk berhadapan berfikir mencari jawaban atas pertanyaan fasilitator. Dalam beberapa menit, kami berdua berhasil menemukan 3 ide.

Tim fasilitator, meminta peserta menempelkan kertas idenya pada nama lembaga yang sudah ditempel di kertas plano yang memanjang di dinding sekitar 4 meter.

Pada sesi presentasi, nama YLP2EM ditempel paling kanan, itu artinya YLP2EM tampil sebagai lembaga pertama yang memaparkan ide-ide yang sudah dirumuskan.

Ide pertama dirumuskan dengan kalimat ada penambahan fariabel baru atau mereformulasi Pagu Indikatif Wilayah (PIW) dengan memasukkan Inklusi sebagai fariabel baru pada PIW pada Tahun 2023.

Ide kedua dirumuskan dengan kalimat “Mendorong penambahan alokasi anggaran PIW dalam APBD, dimulai pada APBD tahun 2024”.

Atas saran ibu Lusi, Program Manager Program Inklusi-BaKTI, maka ide 1 dan ide 2 disatukan kalimatnya sehingga lebih padat dan singkat, kalimatnya berubah menjadi “Pemda dan DPRD membuat kebijakan dan anggaran inklusif.

Ibu Lusi, menjelaskan bahwa ide 1 dan ide 2 itu kita akan jadikan sebagai outcome program Inklusi di kota Parepare. Ide kedua dengan kalimat “Pemda menyediakan fasilitas pendukung akses layanan bagi penyandang disabilitas”.
Perubahan yang saya bayangkan di 7 daerah lokasi program Inklusi, di perkantoran pemda nantinya akan tersedia fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, tongkat elektrik, trotoar, toilet, tangga dan lainnya.

Fasilitas itu berfungsi untuk memudahkan bagi penyandang disabilitas. Di kota Parepare saya mengamati, fasilitas perkantoran dan infrastruktur di tempat umum, belum memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabiltas.

Ide ketiga dirumuskan dengan kalimat “Kemandirian kelompok rentan dalam pengelolaan usaha yang bernilai ekonomi”.

Persoalan ini tak kalah pentingnya bahkan sangat prinsip untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Mendorong perubahan yang satu ini bukan hanya membutuhkan advokasi kepada Pemda dan DPRD agar mengalokasikan anggaran (baca: APBD).

Setiap tahun sehingga terbuka akses bagi kelompok rentan untuk mendapatkan layanan agar mereka bisa berusaha tetapi juga membutuhkan dukungan perubahan prilaku dari bermental miskin menjadi bermental kaya. Kelompok rentan juga membutuhkan dukungan yang berkelanjutan sampai mereka menjadi warga yang hidup mandiri secara ekonomi pada tahun 2025.

Setiap lembaga yang telah selesai mempresentasikan ide-ide perubahan yang ditawarkan yang ingin dicapai pada tahun 2025, diminta menempelkan ide itu pada 4 aktor yang sudah ditetapkan BaKTI, yaitu Pemda.

DPRD, Media dan Kelompok Konstituen (penggerak perubahan bagi masyarakat rentan di 15 desa/kelurahan di 7 daerah). Dalam forum ini muncul satu aktor baru yang dianggap penting dan strategis yang bisa mendorong pembangunan inklusi di level pemerintah dan DPRD. Aktor itu adalah Perguruan Tinggi.
Diskusipun hangat karena ada yang menilai bahwa kampus tidak punya relevansi langsung sebagai aktor perubahan, disisi lain ada yang berpandangan bahwa Pemda dan DPRD sangat strategis.

Kedua lembaga itu sering melibatkan akademisi sebagai tenaga ahli dalam penyusunan kebijakan di daerah, terlebih saat ini kampus sedang mencari model penerapan Kampus Merdeka Merdeka Belajar (MBKM), akhirnya disepakati kampus sebagai aktor kelima penggerak perubahan.

Diakhir sesi di sore hari, mba Ida dan mas Nanda menyampaikan bahwa besok tanggal 21 Juli, kita akan “memeras” lagi ide-ide yang begitu banyak pada setiap aktor.

Sebagai pengantar untuk sesi besok pagi, Mba Ida memaparkan, pendekatan teori perubahan dengan mengambil contoh alur penanganan maraknya pencurian motor di arena parkir dengan pengadaan CCTV.

Peserta diminta merumuskan alur bagaimana mengurangi tingkat pencurian motor dalam 3 kelompok. Pesan utamanya, diskusi kelompok ini adalah bagaimana merumuskan alur yang jelas dan runtut serta satu cara lainnya punya keterkaitan mengatasi pencurian motor agar bisa menurun sehingga terwujud bisnis parkir motor yang lebih aman dan lebih menguntungkan. (*) Bersambung.

__Terbit pada
22 Juli 2022
__Kategori
Culture, ESAI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.