Pewaktu menunjukkan pukul, 10.10 wita, cuaca cukup sejuk, saya bergegas menuju Kantor Walikota Parepare, mengikuti diskusi penyusunan dan desain program inklusi menuju masyarakat inklusif.

Inklusif itu wajah masyarakat memiliki karakter terbuka terhadap keberagaman budaya, toleransi tinggi, serta dapat menerima dan mudah berinteraksi dengan budaya lain.

Program ini menjauhkan masyarakat eksklusif. Membatasi pergaulan, berusaha untuk memisahkan diri atau bahkan menutup diri dari pengaruh yang datang dari luar.

Saat tiba di pintu masuk, saya “dicegat” petugas. Sebelum masuk ke Ruang Data, tempat acara, wajib scan peduli lindungi. Maklum, wabah Virus Korona masih mendera.

Diskusi desain program inklusi sedang berlangsung. Saya memilih posisi paling kanan, menyimak masukan para audiens.

Saya menyimak beberapa masukan menarik bisa dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam program inklusi, seperti pembangunan gedung yang ramah disabilitas, tempat ibadah ramah disabilitas, puskesmas inklusif, sekolah inklusif, taman baca ramah anak dan disabilitas.

“Di puskesmas sebenarnya disediakan tempat laktasi, kursi roda, dan kursi ramah langsia, loket apotek bagi lansia dan disabilitas,” kata peserta.

Peserta lainya juga mengusulkan agar dibangun sudut-sudat baca di tempat ke ramaian, sekolah, dan taman. Hem.. Menambah estetika Kota Parepare, sebagai Kota Cinta.

Selain itu, sekolah inklusif yang ramah anak. Sekolah bebas perundungan, ruang konseling yang ramah anak.

“Saya sejak SD (sekolah dasar) sampai S3 (strata tiga), belum pernah melihat meja khusus peserta didik menulis pakai tangan kiri,” katanya.

Masukan itu diintegrasikan dalam desain program inklusi yang dijalankan Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan dan Masyarakat (YLP2EM) – BaKTI kerjasama Pemerintah Kota Parepare.

“Hasil diskusi ini masuk dalam desain program inklusi antara Pemerintah Kota Parepare dengan YLP2EM mitra BaKTI pada Program Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif,” kata Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah.

Program inklusi, kata dia, pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil.

“Kami akan melakukan pendampingan, penyedia narasumber dan fasilitator dan mendukung penyusunan peraturan, modul dan SOP terkait Program Inklusi,” katanya.

Sekretaris Bappeda Kota Parepare, Zulkarnain, memaparkan, kebijakan Pemkot Parepare, mendukung program inklusi (kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial Inklusi).

Pemerintah Kota Parepare, kata dia, sudah memasukan isu global baik MDG’s maupun SDG’s terkait kesetaraan gender, disabilitas dan sosial inklusi, namun belum terpilah.

“Kami masukan dalam dokumen secara resmi, masuk dalam RPJMD proses pembangunan pemerintahan. RPJMD proses panjang, legislasi panjang, disinkronisasi ke Pemprov dan Pemerintah Pusat,” katanya.

Pemkot Parepare, kata dia, bersyukur dengan adanya porgram inklusi yang dimotori YLP2EM dan BaKTI menjadikan sprit baru bagi OPD.

Zulkaernain mengutip imbauan Walikota Parepare, Taufan Pawe agar OPD bekerja kolaborasi untuk mencapai output, baik kegiatan berjalan maupun ke depan.

Program inklusi sebenarnya menguraikan regulasi program kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusi yang sudah ada, tinggalkan dikembangkan dan dipilah serta pembuktian.

Pemkot sudah melaksanakan Musrenbang Anak, Perempuan dan Disabilitas melalui surat edaran Walikota Pelaksanaan Musrenbang, Anak, Perempuan dan disabilitas merujuk pada Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) belum ada Perwalinya.

Kelompok perempuan, anak, dan disabilitas serta kelompok marginal lainnya sudah diikutkan dalam Musrenbang, namun perlu ditingkatkan pengusulannya dalam musrenbang tingkat Renja SKPD dan RPMJD dan dibutuhkan dokumen data terpilah.

“Perlu penguatan pengusulan kelompok marginal/rentan, perempuan, anak dan disabilitas sesuai kebutuhan, pengelaman dan cara menyampaikan aspirasi,” katanya.

Analisis anggaran ini sudah diperkenalkan YLP2EM sejak awal program anggaran responsif gender (ARG) denganThe Asia Foundation dan Program MAMPU – BaKTI yang difasilitasi Setnas FITRA Indonesia.

Penyusunan program inklusi dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Andi Makkasau, Dinas Kesehatan, komunitas Rumah Belajar Cinta Damai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Baznas.(*)