Yayasan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM)- BaKTI bersama DPRD Kota Parepare, mendesain program Inklusi, Senin, malam, 4 Juli 2022, k sepakat dan penandatanganan kerjasama melalui Rapat Paripurna.

Ketua DPRD Kota Parepare, Andi Nurhatina Tipu, saat membuka Desain Program Inklusi, berharap, kemitraan bisa mengantar masyarakat menuju inklusif.

Program ini, kata mantan Camat Bacukiki Barat itu, akan berjalan selama empat tahun, terutama pemberdayaan perempuan dan pembangunan masyarakat sipil.

Selain itu, kata dia, program ini juga membantu anggota DPRD menyusun Peraturan Daerah, pendampingan reses, dan program lainnya.

Manager Program Inklusi BaKTI, Lusia Palulungan, mengatakan, Program Inklusi hadir 120 kabupaten/kota dan 26 provinsi. Di Sulawesi Selatan program Inklusi hadir di tiga daerah, yakni Kabupaten Maros, Kota Parepare, dan Tana Toraja.

Lusi begitu ia disapa berharap, program ini menyasar penghapusan kekerasan perempuan dan anak, penyandang disabilitas.

Program ini, kata dia, diintegrasikan dengan program pemerintah di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pendisikan. Mewujudkan sekolah ramah anak inklusif.

Dinas Kesehatan, seperti puskesmas inklusif, posyandu melayani lansia dan disabilitas.

Dinas tenaga kerja menempatkan tenaga kerja disabilitas. Sedangkan, di PUPR pengadaan gedung responsif disabilitas, perempuan, anak, ruang laktasi, dan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Sjamsualam, mengungkapkan, kemitraan ini terkait fungsi DPRD, seperti legislasi berkejasama merancang Perda inisiatif. Fungsi keuangan mendampingan menyusun Renja OPD.

“Kami berharap, Program Inklusi berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, mendampingi anggota DPRD saat reses partisipatif inklusi, perorangan, kelompok dengan konsituen di daerah pemilihannya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Parepare, Andi Fudail, berharap, kemitraan ini bisa dilanjutkan. Program sebelumnya dari YLP2EM- BaKTI sangat membantu anggota DPRD meningkatkan kapasitas.

“Kami mendapatkan penguatan menjalankan tugas dan fungsi wakil rakyat,” ujarnya.

Program ini mencakup peningkatan kesetaraan gender dan inklusi sosial demi terciptanya masyarakat yang toleran dan inkilusi.

Program Inklusi adalah program Kemitraan Australian- Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, mempromosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan inklusif, dan disabilitas.

Penguatan parlemen difokuskan dalam kegiatan mentoring dan tehnical asistensi dalam membuat kebijakan Perda yang terkait hak asasi oerempuan (HAP), hak anak, hak disabilitas, dan hak inklusi sosial (masyarakat rentan dan atau marginal). (*)