Hari ini, Senin, 4 Juli 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare Rapat Paripurna penandatanganan kerja sama dan penyusunan program Inklusi bersama YLP2EM, mitra BaKTI di Kota Parepare.

Kerjasama Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) dengan DPRD Kota Parepare, saling memberi dukungan dan penguatan pelaksanaan program Inklusi.

Pada kesempatan itu, Direktur YLP2EM, Dr Ibrahim Fattah MH, mengatakan, kerjasama program Inklusi ini diharapkan menciptakan penguatan kapasitas dan memberikan dukungan wakil rakyat agar mampu menghasilkan kebijakan secara inklusi.

“Program inklusi ini melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender, disabilitas dan inklusi sosial,” kata Doktor Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini.

Selain itu, kata dia, program Inklusi, memperkuat dan menghubungkan konstituen (rakyat) dengan anggota DPRD dalam upaya memperjuangkan hak-hak kelompok atau komunitas.

Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam mengatakan, kerjasama ini, bukan hanya mengikat pada kegiatan reses saja. Tetapi memberikan penguatan dan kapasitas anggota parlemen melaksanakan tupoksi dalam membuat kebijakan, anggaran dan pengawasan.

Program ini mencakup peningkatan kesetaraan gender dan inklusi sosial demi terciptanya masyarakat yang toleran dan inkilusi.

Diharapkan, menciptakan masyarakat sipil yang independen, inklusi sosial berkelanjutan serta mendukung kebijakan berbasis bukti demi pembangunan yang inklusi.

Apa Itu Inklusi?
Program Inklusi itu program Kemitraan Australian- Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, mempromosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan inklusif, dan disabilitas.

Memperjuangkan kebijakan berpihak kepada perempuan miskin, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial melalui penguatan parlemen, kelompok perempuan, dan masyarakat sipil.

Penguatan parlemen difokuskan dalam kegiatan mentoring dan tehnical asistensi dalam membuat kebijakan Perda yang terkait Hak Asasi Perempuan (HAP), Hak anak, Hak Disabilitas, dan hak Inklusi social (masyarakat rentan dan atau marginal).

Inklusi melanjutkan dukungan pemerintah Australia untuk kemakmuran Indonesia, membangun kemajuan Indonesia di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial dan penguatan masyarakat sipil.

Termasuk pengalaman dan pelajaran bekerja dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif. (*)