Yayasan Bakti, mitra utama Program Inklusi dari Pemerintah Australia (DFAT) dan Pemerintah Indonesia (BAPPENAS) melalui Yayasan BakTi dan YLP2EM sebagai mitra lokal akan menjajaki

Kerasama kembali dengan DPRD dan Pemerintah Kota Parepare dalam Program Inklusi.

Tim YLP2EM diterima Sekretaris Komisi II DPRD Kota Parepare, Yusuf Lapanna, dan anggota Komisi II, antara lain Andi Fudhail, Hj.Asmawati , Hj.Apriani Djamaluddin , H.Yansmid Rahman dan H.Muliadi, Senin,  30 Mei 2022.

Koordinator Program Inklusi, Abdul Samad, menceritakan, program ini mencakup peningkatan kesetaraan gender dan inklusi sosial demi terciptanya masyarakat yang toleran dan inkilusi.

Program ini, kata dia, diharapkan, menciptakan masyarakat sipil yang independen, inklusi sosial berkelanjutan serta mendukung kebijakan berbasis bukti demi pembangunan yang inklusi.

“Kami (YLP2EM), mitra Yayasan BakTl memohon dukungan dan masukan dari DPRD dan Kota Parepare tentang prioritas Inklusi,” katanya saat audience Komisi ll DPRD Kota Parepare, Senin, 30 Mei 2022, di ruang Komisi II DPRD Kota Parepare.

Yusuf Lapanna, menyambut baik program itu. Anggota Fraksi Gerindra itu mengaku, program Inklusi memberikan penguatan dan kapasitas anggota parlemen melaksanakan tupoksi  dalam membuat kebijakan, anggaran dan pengawasan.

Anggota Fraksi PKB
Andi Fudhail, menyambut baik  kehadiran YLP2EM mitra Bakti dalam program Inklusi merupakan lanjutan Program  MAMPU.

“Dulu, kita dilatih, dan di undang dalam Forum KTI (Kawasan Timur Indonesia) di Makassar. Kami sangat terbantu dalam menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat,” katanya.

Hj Apriani dari fraksi PDIP, mengatakan, dirinya terbantu dengan program Bakti, ia mengaku  dilatih public speacking yang pesertanya anggota DPRD dari  Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Sementara itu,  Hj. Asmawati dari Fraksi Nasdem, memahami program  tersebut yang ramah anak dan penyandang  disabilitas. Ia mencotohkan di rumah makan mesti ada tersedia meja untuk anak bayi dan tempat bermain.

“Demikian juga saudara- saudari kita yang disabilitas, sebaiknya disediakan jalan khusus bagi mereka,” ujar Hj. Asmawati.

Apa Itu Program Inklusi?
Program Inklusi itu program Kemitraan Australian- Indonesia untuk mengatasi kemiskinan  dan ketidaksetaraan, mempromosikan  kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan inklusif,  dan disabilitas.

Program ini memperjuangkan kebijakan berpihak kepada perempuan miskin, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi social melalui penguatan Parlemen, Kelompok Perempuan, dan masyarakat sipil.

Penguatan parlemen difokuskan dalam kegiatan mentoring dan tehnical asistensi dalam membuat kebijakan Perda yang terkait Hak Asasi Perempuan (HAP), Hak anak, Hak Disabilitas, dan hak Inklusi social (masyarakat rentan dan atau marginal).

“Kita akan menyusun program Inklusi bersama DPRD nantinya, sehingga akses dan layanan disediakan Pemerintah Daerah dapat dijangkau perempuan miskin, anak, disabilitas  dan inklusi social seperti penyandan disabilitas, korban kekerasan, perdagangan orang, suku /agama terasing atau etnis minoritas, ODGJ, penyandang Kusta, perempuan kepala keluarga, dan lainnya,” katanya.

Selain Penguatan Parlemen (DPRD), juga penguatan pemerintah daerah,  instansi vertikal terkait,  lembaga layanan, Kelompok Konstituen dan Forum Media.

Inklusi –Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif adalah dukungan pemerintah Australia yang akan berkontribusi pada tujuan pembangunan  yang lebih luas.

Selain itu, program ini sesuai tujuan SDG’s, sehingga orang yang terpinggirkan dapat berpatisipasi dan mendapat manfaat dari Indonesia pembangunan social budaya, ekonomi, dan politik.

Inklusi melanjutkan dukungan Australia untuk kemakmuran Indonesia, membangun kemajuan Indonesia di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan inklusi social dan penguatan masyarakat sipil.

Ini termasuk pengalaman dan pelajaran bekerja dalam  pembangunan berbasis  masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif.

Inklusi mendukung prioritas kebijakan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Hal ini sejalan dengan Pilar Satu dari Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia – Australia dan Rencana Aksinya, yang berkomitmen  pada kerjasama untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan mempromosikan kempemimpinan perempuan dan pada pembangunan inklusif disabilitas.

Hal ini sesuai dengan Pilar Ekonomi dan Stabilitas Pemulihan Ekonomi dan rencana Tanggap Pembangunan COVID-19 Australia –Indonesia, dan Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Indonesia (RPJMN IV 2020-2024).

Inklusi mendukung agenda RPJMN peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia,  khususnya kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta arah kebijakan inklusi sosialnya.

Sebelumnya, program MAMPU mendampingi anggota DPRD Parepare menjaring aspirasi masyarakat melalui reses Partisipatif anggota DPRD melibatkan masyarakat Kelompok Konistituen dalam proses pengambilan kebijakan
dan anggaran.

BaKTI 2014 -2020 kerjasama DPRD Parepare dalam Program MAMPU berhasil menelorkan Perda inisiatif Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. (*)